Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan laporan tentang Tinjauan Big Data: Sinyal Pemulihan Indonesia dari Pandemi yang merupakan salah satu hasil kajian pengembangan Big Data yang dilakukan oleh Fungsi Pengembangan Model Statistik pada tahun 2021. Tujuan kajian big data kali ini adalah menggambarkan berbagai sinyal pemulihan Indonesia setelah setahun pandemi COVID-19 melanda. Analisis dari berbagai sumber big data digunakan untuk sebagai pendukung indikator lainnya.

Sudah lebih dari setahun sejak Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Kasus COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, China, lalu menyebar ke berbagai belahan dunia dengan cepat termasuk ke Indonesia. Kasus pertama yang berhasil diidentifikasi di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah dengan cepat. Berbagai kebijakan dari pemerintah dikeluarkan untuk bisa menekan angka penambahan kasus COVID-19 di Indonesia seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kewajiban pemakaian masker, screening COVID-19 dengan tes swab dan rapid gratis, hingga penggunaan vaksin.

Dampak pandemi COVID-19 paling besar dirasakan pada kuartal II tahun 2020. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi paling dalam pada kuartal tersebut yaitu sebesar -5,32%. Namun demikian, kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan II tahun 2020 tercatat masih lebih baik dari negara lain, ditunjukkan dari kontraksi ekonomi Triwulan II tahun 2020 yang terlihat tidak sedalam negara-negara ASEAN maupun OECD. Nampaknya, kontribusi Indonesia pada rantai pasokan global atau Global Manufacture Value Chain (GMVC) yang relatif kecil membuat perekonomian Indonesia tidak terlalu tergoncang oleh lesunya ekonomi dunia. Selain itu, aliran investasi asing yang tergolong rendah ke Indonesia ternyata memberikan keuntungan bagi Indonesia dari goncangan ekonomi global. Dapat dikatakan bahwa pengaruh eksternal pada masa pandemi COVID-19 tidak memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia.

Jika melihat dari sisi internal, kebijakan pembatasan yang diberlakukan disinyalir memberikan pengaruh pada perekonomian. COVID stringency index, indeks untuk mengukur tingkat keketatan kebijakan pembatasan pergerakan di suatu negara, bila disandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa negara yang mengalami resesi yang cukup dalam adalah negara yang menerapkan kebijakan pembatasan cukup ketat. Indonesia dinilai cukup moderat dalam menerapkan kebijakan tersebut dengan nilai indeks sebesar 60% dan implikasinya adalah resesi Indonesia tercatat tidak terlalu dalam. Jika dilihat secara kuartal, ada pola yang serupa antara pertumbuhan kuartal dengan indeks mobilitas. Hal ini mengindikasikan adanya kontribusi antara rendahnya mobilitas masyarakat dengan kontraksi ekonomi. Tercatat sektor-sektor yang mengalami kontraksi paling besar adalah sektor yang memerlukan interaksi secara langsung dengan penggunanya, seperti sektor transportasi dan pergudangan; peyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran. Secara regional, daerah dengan indeks mobilitas yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Dari sisi pengeluaran PDB, pengeluaran pemerintah provinsi secara umum nampak berkorelasi negatif dengan indeks mobilitas. Hal ini disinyalir sebagai kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan selama periode PSBB untuk menggerakan ekonomi daerah.

Dilihat dari komponen pengeluaran, konsumsi masyarakat adalah komponen yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Konsumsi rumah tangga tercatat memberikan kontribusi lebih dari 50 persen selama 10 tahun. Adanya pandemi COVID-19 nampak memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Pengeluaran Makanan dan Minuman, Transportasi dan Komunikasi, serta Restoran dan Hotel menjadi komponen terbesar dari pengeluaran Rumah Tangga yang terdampak pandemi COVID-19. Pencarian kata kunci terkait konsumsi masyarakat pada mesin pencarian Google di masa awal pandemi mengindikasikan peningkatan pemanfaatan platform digital untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kelompok permen dan manisan menjadi kata kunci dengan peningkatan pencarian tertinggi pada kategori makanan dan minuman. Pencarian kata kunci penyedia layanan dan telekonferensi tercatat meningkat cukup tajam pada periode PSBB bersamaan dengan aktivitas WFH. Penurunan pencarian kata kunci transportasi penumpang dibarengi dengan peningkatan pencarian kata kunci distribusi logistik, pengemasan, serta pengiriman surat dan paket di masa PSBB mengindikasikan aliran barang terus terjadi walaupun masyarakat di rumah saja. Tren pencarian Google untuk kategori hotel, penginapan dan restoran pada periode PSBB nampak sejalan dengan tren pencarian untuk kategori transportasi penumpang. Hal ini menguatkan indikasi masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah pada periode PSBB.

Dari sisi produksi, enam sektor utama kontributor PDB, yaitu sektor industri, pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi makanan dan minuman memberikan pola pertumbuhan berbentuk swoosh yang sesuai dengan prediksi para ahli. Tercatat sektor industri pengolahan memberikan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 19,84%. Daya tariknya dalam pasar saham yang dilihat dari nilai kapitalisasi emiten dan potensinya dalam penyerapan tenaga kerja serta multiplier effect yang dihasilkan, menjadikan sektor Industri dinilai efektif oleh pemerintah untuk mendapatkan kebijakan fiskal ekspansif. Salah satunya adalah dalam wujud insentif pajak khususnya pada sektor industri otomotif yang merupakan industri padat karya. Pada periode awal pandemi, sektor industri otomotif terindikasi mengalami kelesuan dilihat dari tingginya jumlah penawaran tidak disertai dengan daya beli masyarakat sehingga mengakibatkan kontraksi produksi yang ditunjukkan dari rendahnya nilai PMI. Kondisi ini mulai membaik pada Maret 2021, periode dimulainya kebijakan insetif pajak PPnBM. Tercatat peningkatan Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia sebesar 54.6 persen pada April 2021.

Sektor lain yang terguncang cukup keras akibat pandemi COVID-19 adalah sektor pariwisata. Hal terbesar yang memengaruhi kelesuan pada sektor ini adalah pemberlakukan kebijakan pembatasan perjalanan. BPS mencatat lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi sebesar 15,04 persen; sedangkan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami kontraksi sebesar 10,22 persen. Perbaikan sektor pariwisata Indonesia mulai terlihat pada masa new normal. Perbaikan pada sektor ini paling besar didorong oleh wisatawan domestik, ditunjukkan dari tren kedatangan penerbangan dan jumlah penumpang domestik di lima bandara tersibuk di Indonesia yang mengalami peningkatan. Selain itu, nampak adanya sinyal pemulihan pada sektor akomodasi yang terlihat dari peningkatan TPK secara perlahan pada periode new normal hingga akhir tahun 2020 disertai dengan peningkatan perlahan jumlah iklan lowongan pekerjaan di sektor akomodasi pada situs online.

Dari pemodelan ditunjukkan bahwa mobilitas di tempat rekreasi memberikan kontribusi sebesar 0,64 persen terhadap pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum, tingkat okupansi hotel berkontribusi sebesar 0,19 persen, dan kawasan pulau Jawa memberikan kontribusi 1,14 kali lebih besar dibandingkan kawasan luar jawa terhadap pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum. Sedangkan berdasarkan ukuran daya saing kepariwisataan menggunakan indikator big data, nampak bahwa Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Sumatera Utara menjadi kawasan prioritas dengan daya saing tertinggi dibandingkan dengan kawasan prioritas lainnya.

Big data digunakan untuk menjadi indikator proksi pariwisata dari sisi pergerakan turis, konsumsi pariwisata, nilai tambah, dan juga penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan indikator proksi big data terkait pariwisata, dirasakan dampak yang cukup signifikan selama rentang Februari hingga Mei 2020. Namun, hingga Maret 2021 pariwisata Indonesia sudah mengalami perbaikan namun masih belum kembali seperti keadaan sebelum pandemi COVID-19. Secara umum, pemulihan dimulai pada Bulan Juli 2020. Terdampaknya sektor pariwisata mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan pemulihan pada sektor ini.

Terkait dengan perekonomian, sektor pariwisata di Indonesia memiliki sumbangsih dan spread effect yang tidak kecil kepada nilai tambah. Nilai tambah pariwisata mengalami penurunan yang cukup dalam selama tahun 2020. Penurunan nilai tambah ini dapat diproksikan dengan tingkat harga dan juga okupansi kamar yang didapatkan dari analisis Big Data. Tingkat harga yang mulai menurun akibat minimnya demand, dan hal ini didukung dengan tingkat okupansi kamar yang menurun. Jika dikaitkan dengan permodelan statistik yang dibuat, terdapat tiga indikator yang secara signifikan memengaruhi nilai tambah pariwisata yaitu, mobilitas di kawasan pariwisata, tingkat okupansi hotel berbintang, dan kategori wilayah (Jawa dan Luar Jawa). Mobilitas memiliki nilai potensi dalam melihat pergerakan nilai tambah pariwisata dengan karakteristiknya mencakup kegiatan pariwisata secara holistik.

Dengan fenomena baru lima destinasi prioritas di pariwisata Indonesia, Big Data juga dapat digunakan sebagai indikator pendukung yang dapat memantau kondisi dari provinsi lokasi destinasi yang diprioritaskan. Dapat juga dibuat sebuah ukuran yang mampu menggambarkan daya saing kepariwisataan yang dapat dipantau secara berkala. Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki support system yang baik bagi destinasi wisata prioritas pada daerahnya masing-masing.

*Diolah oleh Media Research Center Media Indonesia